Tulungagung, Klik DAERAH – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Tulungagung menjadwalkan pendistribusian logistik pemilu ke tiap kecamatan pada awal Februari nanti, Senin (22/1/2024).
Namun, pendistribusian ini terkendala, lantaran beberapa kantor kecamatan belum mempunyai tempat penyimpanan logistik pemilu.
Untuk mengatasi permasalahan itu, KPU Tulungagung wadul ke Pj. Bupati Tulungagung, saat kunjungan Pj. Bupati Tulungagung ke kantor KPU Kab. Tulungagung, Senin (22/1/2024).
Ketua Komisioner KPU Tulungagung, Susanah mengatakan, setidaknya ada 8 kecamatan yang belum mempunyai tempat penyimpanan logistik Pemilu 2024.
“8 kecamatan yang belum mempunyai tempat untuk menyimpan logistik pemilu,” jelas Susanah.
8 kecamatan itu antara lain kecamatan Besuki, Kalidawir, Kedungwaru, Tanggunggunung, Pagerwojo, Kauman, Boyolangu dan Ngunut.
Wanita berjilbab itu melanjutkan, di awal Februari nanti pihaknya sudah harus mendistribusikan logistik pemilu ke tiap kecamatan.
Jika tak ada tempat penyimpanan yang layak, dirinya takut logistik bisa rusak.
Untuk itu pihaknya mengadu pada Pj. Bupati Tulungagung agar difasilitasi tempat penyimpanan logistik pemilu di kecamatan yang belum memilikinya.
“Tadi kita koordinasikan ke Pj. Bupati sebagai fasilitator,” ujarnya.
Selain wadul terkait tempat penyimpanan, Susanah juga mengacu terkait BPJS Kesehatan bagi penyelenggara pemilu di Kabupaten Tulungagung.
Sebab, pengadaan BPJS Kesehatan bagi penyelenggara pemilu terkendala aturan dari pusat.
KPU menginginkan penyelenggara pemilu diikutkan BPJS kesehatan khusus di bulan Februari saja.
“Di aturannya JKN (Jaringan Kesehatan Nasional), iuran 1 bulan saja tidak bisa,” jelasnya.
Selain itu pendaftaran BPJS Kesehatan harus mengikutkan seluruh keluarga yang ada dalam Kartu Keluarga penyelenggara pemilu.
Susanah sebut dari sekitar 21 ribu penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS dan KPPS. Dari jumlah itu sebanyak 8 ribu penyelenggara pemilu belum memiliki BPJS Kesehatan.
“Anggaranya sekitar 300 juta rupiah per bulan,” ujarnya.
Sementara itu Pj. Bupati Tulungagung, Heru Suseno menanggapi permintaan KPU akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak.
“Kita juga berkewajiban menyukseskan pemilu 2024,” jelasnya.
Sedang untuk BPJS Kesehatan untuk penyelenggara pemilu, Heru katakan sudah bersurat ke JKN untuk mempermudah persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan bagi penyelenggara pemilu.
Jika tidak bisa, pihaknya akan mengambil opsi kedua dengan menyiagakan petugas kesehatan selama 7 hari sejak pemungutan suara.
“Nanti akan kota siagakan seluruh petugas kesehatan kita saat pemilu,” pungkasnya.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
