Tulungagung, klik DAERAH – Kenaikan insentif untuk Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) terpaksa ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, Iswahyudi, penundaan kenaikan disebabkan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.
Padahal, kenaikan intensif untuk Ketua RW dan RT masuk dalam salah satu program janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharuddin.
“Saya sudah dipanggil pak Bupati untuk menghitung kebutuhan tambahan anggaran intensif RT dan RW,” jelas Iswahyudi, Senin (17/3/2025).
Saat itu, Ketua RT dan RW menerima insentif sebesar 150 ribu rupiah per bulan, yang dibayarkan tiap 3 bulan sekali.
Ada 2 usulan kenaikan yang disodorkan olehnya, yaitu kenaikan 25 ribu rupiah per bulan dan 50 ribu rupiah perbulan.
Untuk kenaikan 25 ribu rupiah, kebutuhan anggaran insentif sebesar 2,3 milyar rupiah per tahun. Jika 50 ribu rupiah, maka kebutuhan 2 kali dari jumlah diatas. Kenaikan intensif akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Jumlah RT dan RW di Kabupaten Tulungagung sebanyak 8.034. Dari jumlah itu 239 berada di kelurahan.
“Karena ada efisiensi anggaran, maka untuk sementara ditunda,” ujarnya.
Insentif Ketua RT dan RW di desa dianggarkan dalam ADD (anggaran dalam desa).
Sementara itu, Ketua RW 11 Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru, Nasrul Karima ungkapkan jika sejak tahun 2020 lalu belum ada kenaikan intensif bagi Ketua RT dan RW.
“Awalnya diberikan sebulan sekali, lalu dirapel 3 bulan sekali,” jelasnya.
Dengan kondisi sekarang, pihaknya menuntut adanya kenaikan intensif setidaknya setara UMK Tulungagung.
“Kita juga merupakan pelayanan masyarakat,” Pungkasnya.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
