Tulungagung, Klik DAERAH –
Perintah efisiensi anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat berbagai instansi mengurangi pengadaan dan kegiatan. Seperti di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Tulungagung dan Lembaga Pemasangan Kelas IIB Kabupaten Tulungagung.
Dinas PUPR tahun 2025 hanya mampu membangun jalan sepanjang 10 kilometer, dengan anggaran sekitar 30 milyar Rupiah. Panjang jalan di Kabupaten Tulungagung sepanjang 1.775 kilometer, dari panjang itu baru sekitar 77 persen yang dalam kondisi mantap.
“Sekitar 23 persen dalam kondisi kurang baik dan membutuhkan perbaikan,” jelas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari, Senin (17/2/2025).
Menurut Dwi, untuk membuat jalan mantap 100 persen, dibutuhkan anggaran sebesar 200 milyar Rupiah per tahun selama 5 tahun atau sekitar 1 trilyun Rupiah.
Kerusakan paling parah terjadi di lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Campurdarat, Pucanglaban, Kalidawir, Sendang, dan Besuki.
Anggaran 30 milyar untuk jalan, separuhnya sudah dialokasikan untuk mendukung program 100 hari Bupati Terpilih. Pihaknya sedang anggarkan sekitar 20 milyar Rupiah untuk memperbaiki jalan dari Campudarat hingga Pertigaan Gambiran di Kecamatan Besuki.
Tak jauh beda, Lapas Kelas IIB Kabupaten Tulungagung juga melakukan penghematan. Imbasnya untuk penghematan, Lapas Kelas IIB Tulungagung mengurangi honor guru, instruktur dan ulama yang biasanya memberi materi di Lapas Kelas IIB Tulungagung.
“Untuk pengajian, nanti sebagian kita gunakan siaran youtube,” jelas Kalapas Kelas IIB Tulungagung, Ma’ruf Prasetio Hadianto.
Efisiensi juga dilakukan di sektor lain, seperti utnuk pembelian alat tulis kantor, penggunaan listrik dan sektor lainnya yang bisa dimaksimalkan.
“Untuk jatah makan warga binaan tetap, tidak terdampak,” pungkasnya.
Saat ini pihaknya masih menghitung besaran anggaran yang bisa dipangkas, agar sesuai dengan perintah efisiensi Presiden Prabowo Subianto.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
