Tulungagung, Klik DAERAH – Forum guru swasta yang tergabung dalam Forum P1 Swasta Tulungagung mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tulungagung. Mereka bermaksud untuk mengadukan nasib mereka yang tidak jelas sejak 2021 atau 4 tahun lalu.
Ketua Forum P1 Swasta Kabupaten Tulungagung, Miftahul Huda mengaku tidak puas dengan jawaban yang dilontarkan dalam audiensi itu. Sebab terkesan normatif dan saling lempar tanggung jawab.
“Karena apa yang disampaikan oleh Dewan (DPRD), Dinas Pendidikan dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) sudah bisa kami tebak,” ujar Huda selepas audiensi tersebut, Selasa (11/2/2025).
Dalam audiensi itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Puspita Rahadi mengaku bukan merupakan tim yang mengusulkan formasi P3K ke Kementerian, dan diminta untuk menanyakan ke BKPSDM Kabupaten Tulungagung.
Namun, BKPSDM dijawab jika pihaknya menerima usulan dari Dinas Pendidikan.
Tentu jawaban ini membuat pihaknya merasa di ping-pong.
Meski demikian pihaknya sudah dijanjikan untuk diprioritaskan dalam seleksi P3K selanjutnya. Janji itu akan mereka kawal, agar tidak menjadi janji kosong tanpa kejelasan.
“P1 Tulungagung masih panjang untuk perjuangan ini,” tegasnya.
Selain ke DPRD, pihaknya juga mengadukan nasibnya ke Bupati Tulungagung terpilih.
Namun jika semua usaha yang dilakukan tak membuahkan hasil, dirinya akan menyatukan barisan untuk melakukan aksi turun ke jalan dengan masa yang besar.
“Jumlah P1 Kabupaten Tulungagung sebanyak 196, baik swasta dan negeri,” jelasnya.
Menurutnya dengan jumlah tersebut sisa P1 bisa secepatnya diselesaikan. Sebab, menurutnya dalam setahun ada 500 tenaga kependidikan yang memasuki usia pensiun.
Selama mengabdi, guru swasta rerata menerima penghasilan 500 ribu Rupiah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono meminta semua pihak melakukan komunikasi yang baik.
Dirinya tak menampik jika rekrutmen terhadap P3K baru berpengaruh terhadap anggaran.
Padahal saat ini belanja pegawai Kabupaten Tulungagung mencapai 47 persen dari total anggaran.
Belum lagi adanya pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan komunikasi secara masif dengan instansi yang membidangi,” pungkasnya.
Meski demikian pihaknya tetap akan membawa aspirasi P1 Swasta tersebut ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
