Kediri, Klik DAERAH – Rehabilitasi sejumlah gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang rusak akibat aksi massa akhir Agustus 2025 dipastikan akan ditangani langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah melakukan asesmen kerusakan pada Gedung Sekretariat Daerah, Gedung DPRD, dan Gedung Kantor Bupati Kediri.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, gedung yang dinilai mengalami kerusakan berat akan dirobohkan dan dibangun kembali. Dari tiga gedung tersebut, Kantor DPRD dipastikan menjadi salah satu yang diratakan.
“Dari Kementerian PU akan diratakan, maka akan ada penghapusan aset di kami. Kalau ada penghapusan aset berarti akan ada bangun baru. Itu yang akan kami diskusikan dengan pimpinan DPRD,” kata Mas Dhito usai mendampingi Menteri PUPR Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi gedung, Minggu (14/9).
Terkait lokasi pembangunan baru Kantor DPRD, Bupati menyebut keputusan berada di tangan pimpinan legislatif. “Kalau rencana pindah atau tidak, keputusannya ada di pimpinan DPRD, bukan di eksekutif,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan pihaknya akan mempercepat proses rehabilitasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu untuk memastikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik kembali normal.
“Kantor dewan itu harus kita robohkan dan bangun ulang dari nol. Yang lain, kalau bisa kita rehab kita rehab, tapi kalau tidak bisa ya kita robohkan,” ungkapnya.
Dody menyebut, Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah, mengingat banyaknya fasilitas pemerintahan yang rusak. Anggaran yang disiapkan untuk rehabilitasi dan pembangunan gedung di Kediri diperkirakan mencapai Rp100 miliar.
Reporter : SW
Editor : Edi Susanto
Mas Dhito: DPRD Kediri Bakal Dirobohkan, Rehab Gedung Pemkab Didanai Pemerintah Pusat
