Ngaku Mantan Kadis dari Provinsi Jatim, Pria Ini Datangi Kades Minta Sumbangan, Ini Kata Pj. Bupati Tulungagung

oleh
Foto : Pria yang diduga mengaku mantan Kepala Dinas Provinsi (baju putih).

Tulungagung, Klik DAERAH – Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung diminta waspada dengan adanya pria yang mengaku sebagai mantan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur. Pria tersebut mendatangi kantor desa dan meminta sumbangan dengan blangko bertuliskan “Jatim Corruption Watch” pada, Kamis (25/7/2024).

Dalam blangko sumbangan yang beredar, puluhan Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah pinggiran wilayah Tulungagung memberikan sumbangan bervariasi, mulai 200 ribu hingga 1,5 juta rupiah.

Kades Sumberejo Kulon sekaligus pengurus Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Tulungagung, Suhardi katakan pernah bertemu orang tersebut sekitar 2 tahun lalu.

Orang tersebut mengaku mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, terkadang mengaku mantan Camat di wilayah Kediri.

“Pertama kali bertemu orangnya memang humble (akrab), perlente dan sedanya juga bagus,” kata Hardi.

Setelah berbasa-basi, orang tersebut lalu mengutarakan maksudnya meminta sumbangan. Meski demikian pihaknya belum berencana melaporkan ke ranah hukum.

Namun tak menutup kemungkinan jika semakin meresahkan, pihaknya akan melakukan langkah tegas ke ranah hukum.

“Jika ada lagi kita laporkan ke Polsek,” katanya.

Hardi menduga oknum tersebut melakukan aksinya berkeliling dari Kabupaten/kota lainnya.

“Teman saya di Trenggalek juga pernah didatangi,” ujarnya.

Biasanya oknum tersebut langsung menuju kantor dan menemui perangkat desa yang ada.

Pihak AKD sudah melaporkan hal itu ke Camat dan sudah menerima himbauan dari Pemkab Tulungagung “Kepada Semua Camat untuk menginformasikan ke semua kades dan jajaran diwilayah untuk waspada kepada oknum tersebut, karena sudah mengaku mantan Kepala Dinas Provinsi,”

“Dan saat ini oleh Kapolsek dan jajaran PidKor Sdh mulai Lidik dilapangan (sesuai informasi Kapolsek Pucanglaban),”

Sementara itu Camat Kalidawir, Rusdianto katakan banyak Kades yang terganggu dengan ulah oknum tersebut. Dirinya menghimbau pemerintah Desa tak melayani jika ada oknum serupa.

“Kalau tidak ada surat resmi jangan dilayani,” pungkasnya.

Reporter : Joko Pramono
Editor      : Edi Susanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.