Tulungagung, Klik DAERAH – Pemkab Tulungagung bakal tertibkan puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) pedagang yang berada di sepanjang JLS (Jalur Lintas Selatan). Sebab, keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai tak berijin dan mengganggu perjalanan, Sabtu (6/1/2024).
Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari jelaskan rencana penertiban lapak PKL itu telah dibahas dalam rapat koordinasi yang menghadirkan camat yang berada di jalur JLS, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Balai jalan, dan Perhutani pada, Kamis (4/1/23) lalu.
“Seperti yang kita ketahui lapak PKL itu ada yang berdiri diatas bahu jalan dan lahan milik Perhutani,” jelas Dwi Hari.
Hasil rakor menyepakati pelarangan penggunaan baju jalan dan lahan Perhutani untuk tempat berjualan PKL.
Pihaknya akan memasang papan larangan berjualan di sepanjang JLS dan akan menyediakan tempat khusus PKL.
Dwi Hari melanjutkan, PKL di JLS akan dikumpulkan di sejumlah titik, sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalin.
Pihaknya sudah menyediakan 4 titik relokasi bagi PKL di bekas rest area dan bekas buangan.
Di sepanjang JLS sudah terdapat puluhan lapak, sebagian lapak berupa bangunan permanen.
Pihaknya mengaku kesulitan menertibkan bangunan permanen ini, sebab berada di wilayah Perhutani.
“Tadi ada kesanggupan dari Perhutani untuk menertibkan itu,” ujarnya.
Dari inventarisasi yang dilakukan ada 87 lapak. Sebagian besar berada di tanah milik Perhutani.
Kepala ADM Perhutani Blitar, Mukhlisin jelaskan pihaknya sepakat dengan Pemkab untuk penertiban PKL.
“Kita akan pasang papan larangan berjualan di tanah milik Perhutani,” katanya.
Dirinya melanjutkan akan melakukan penertiban di wilayahnya pada 10 Januari 2024 mendatang.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
