Tulungagung, Klik DAERAH – BPD (Badan Pemusyaratan Desa) merupakan salah satu lembaga di desa. Fungsi BPD mirip dengan anggota DPR. Yaitu, merumuskan aturan di tingkat desa atau perdes (peraturan desa).
Sebagai salah satu lembaga resmi, BPD rutin melakukan rapat kerja, Sabtu (21/10/23) pagi, BPK Askab Tulungagung melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2023.
Rakerda digelar di Nangkula Park Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu.
Rakerda dibuka Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan dihadiri Kepala Dinas PMD Kab. Tulungagung, Sugiyanto.
Dalam sambutannya, Marsono mengatakan, BPD merupakan wakil masyarakat di tingkat desa.
“BPD mewakili masyarakat dalam pemerintahan, fungsinya mirip dengan DPRD,” kata Marsono.
Begitu juga dengan Sugiyanto. Dirinya menyampaikan, lantaran fungsinya sebagai wakil masyarakat desa BPD harus mempunyai kapasitas yang lebih.
“Untuk itu BPD harus terus mengembangkan kapasitasnya,” ujarnya.
Askab BPD Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan. Dari 18 kecamatan, 17 diantaranya mengirimkan masing-masing 4 perwakilan. Perwakilan BPD dari Kecamatan Sendang absen dalam Rakerda kali ini.
Meski demikian, Rakerda berjalan tertib dan lancar. Sesuai tata tertib, Rakerda dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari 50 persen perwakilan.
“Sudah memenuhi kuorum,” ujar Kerja Askab BPD Kabupaten Tulungagung, Suryanto.
Rakerda menghasilkan sejumlah usulan dari anggotanya. Beberapa diantaranya adalah ada peningkatan kapasitas anggota BPD, study banding, pelaksanaan jambore BPD, dan pembinaan sumberdaya manusia anggota BPD.
“Selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten Tulungagung dan Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung,” pungkas Suryanto.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
