‎SKTM Bisa Jadi Ladang Mafia Bantuan! Warga Ingatkan Bahaya Besar Jika Seleksi Asal-asalan

oleh
Foto : M. Ilham Tantowi, Konsultan Hukum Non Medis RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Tulungagung, Klik DAERAH – Peringatan keras datang dari Muchamad Ilham Tantowi terkait proses rekrutmen pada jabatan-jabatan vital yang bersinggungan langsung dengan layanan publik.

‎Ia menyoroti khusus soal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dokumen penting yang menjadi tiket bagi masyarakat miskin untuk mengakses berbagai fasilitas bantuan pemerintah.

‎Menurutnya, jika pengelolaan SKTM tidak dilakukan dengan ketat, maka potensi penyalahgunaan terbuka lebar.

‎“Rekrutmen harus super selektif, apalagi di kursi vital. Terlebih soal SKTM, itu kan dana orang miskin. Jangan asal comot. Kasihan rakyat kalau sampai salah sasaran,” tegas Ilham, Senin (8/9/2025).

‎Ilham menambahkan, jika seleksi dilakukan sembarangan, akibatnya bisa fatal.

‎“Kalau sampai salah, kepercayaan publik bisa runtuh. Apalagi RS dr. Iskak ini sudah akreditasi A, jangan sampai tercoreng gara-gara kasus SKTM,” lanjutnya.

‎Rekomendasi Hukum untuk Menutup Celah “Mafia SKTM”

‎Konsultan hukum non-medis menegaskan bahwa penyalahgunaan SKTM bisa membuka ruang praktik mafia bantuan sosial. Untuk itu, beberapa langkah hukum disarankan agar kasus serupa tidak terulang.

‎1. Audit Independen dan Investigasi Rutin – Penerbitan SKTM wajib diaudit pihak independen dengan investigasi acak secara berkala.

‎2. Sanksi Pidana Tegas – Penerbitan SKTM palsu harus diperlakukan sebagai tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran administrasi.

‎3. Digitalisasi Terintegrasi – Proses SKTM harus berbasis data kependudukan nasional agar penerima fiktif bisa langsung terdeteksi.

‎4. Transparansi dan Partisipasi Publik – Masyarakat harus diberi ruang melapor bila ada penerima SKTM yang dinilai tidak layak.

‎5. Kode Etik dan Uji Integritas – Aparat penerbit SKTM wajib melalui uji integritas dan kode etik ketat sebelum mendapat kewenangan.

‎Kepercayaan Publik Taruhannya

‎SKTM sejatinya diperuntukkan bagi rakyat kecil yang benar-benar tidak mampu. Bila dokumen ini jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya masyarakat miskin yang dirugikan, tapi juga lembaga terkait yang bisa kehilangan reputasi.

‎Pernyataan Ilham dan rekomendasi hukum ini menjadi alarm peringatan bahwa pengawasan ketat mutlak diperlukan agar SKTM tidak berubah menjadi ladang subur praktik mafia bantuan.

‎Reporter : Agus DMT
‎Editor      : Edi Susanto



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.