Kediri, Klik DAERAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total anggaran sebesar Rp3,147 triliun.
Di tengah penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah tetap memprioritaskan pelayanan dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan anggaran tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, saat membacakan penjelasan Bupati Kediri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Senin (2/11/2026).
Dalam pemaparannya, pendapatan daerah pada RAPBD 2027 ditargetkan sebesar Rp2,927 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp933,487 miliar, pendapatan transfer Rp1,993 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5 juta.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,097 triliun. Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp220,085 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp49,677 miliar.
Wakil Bupati yang akrab disapa Mbak Dewi tersebut mengungkapkan, salah satu tantangan utama dalam penyusunan APBD 2027 adalah penurunan alokasi TKD sebesar Rp200,034 miliar dibandingkan dengan pendapatan transfer dalam KUA-PPAS APBD 2027.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap perencanaan pendapatan dan belanja secara cermat agar keberlanjutan program pembangunan tetap terjaga.
“Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan rencana pendapatan dan belanja secara cermat, terukur, serta bertanggung jawab tanpa mengabaikan program prioritas,” jelas Mbak Dewi.
Untuk menyikapi tantangan fiskal tersebut, Pemkab Kediri akan mengoptimalkan sumber-sumber PAD sekaligus memastikan anggaran tetap diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Adapun pembangunan Kabupaten Kediri pada 2027 mengusung tema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Akselerasi Transformasi Digital dan Inovasi Daerah.”
Tema tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah fokus kebijakan, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Mbak Dewi menegaskan, setiap program yang direncanakan dalam APBD harus memiliki sasaran yang jelas dan terukur sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Setiap program harus memiliki sasaran terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi pemerintah daerah dan DPRD diperlukan,” tambah Wakil Bupati Kediri, Mbak Dewi.
Melalui penyusunan RAPBD 2027 tersebut, Pemkab Kediri berharap keterbatasan fiskal akibat penurunan TKD tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya, pengelolaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, (Adv).
Reporter : SW
Editor : Edi Susanto
