Kediri, Klik DAERAH – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan dukungannya terhadap kebijakan dan penguatan peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, khususnya dalam menjaga etika anggota legislatif serta mencegah pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus.
Dukungan tersebut disampaikan Mas Dhito saat menghadiri sosialisasi peran dan fungsi MKD DPR RI yang digelar di Mapolres Kediri, Rabu (4/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Mas Dhito menilai fungsi pengawasan MKD DPR RI berjalan efektif dan efisien, tidak hanya menyentuh aspek kinerja, tetapi juga etika anggota dewan.
“Ada beberapa hal yang menginspirasi kami di tingkat daerah. Fungsi pengawasan MKD ini efektif dan efisien, sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan etika,” ujar Mas Dhito.
Ia menuturkan, hasil sosialisasi tersebut akan menjadi bahan diskusi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kediri, khususnya untuk meningkatkan kinerja Badan Kehormatan DPRD setempat.
Menurut Mas Dhito, efektivitas MKD DPR RI patut ditiru dan diimplementasikan di daerah agar pengawasan terhadap perilaku dan etika anggota dewan bisa berjalan lebih optimal.
Selain itu, MKD DPR RI juga mensosialisasikan penggunaan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI. Sosialisasi ini bertujuan memperjelas identifikasi kendaraan dinas milik legislatif pusat agar mudah dibedakan keasliannya.
Mas Dhito menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan akan menerapkan ketegasan serupa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
“Ini menjadi inspirasi bagi kami. Jika nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan nomor kendaraan tidak pada tempatnya, akan kami berikan sanksi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, H. Adang Daradjatun, menjelaskan bahwa tugas utama MKD adalah menjaga marwah, kehormatan, dan etika seluruh anggota DPR RI, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara seperti TNKB khusus.
Ia menyebutkan, sosialisasi ini penting dilakukan menyusul adanya temuan pemalsuan nomor polisi khusus oleh oknum anggota DPR maupun masyarakat tidak bertanggung jawab di sejumlah daerah.
“Oleh karena itu, kami memohon bantuan Bapak Bupati dan Kapolres untuk bersama-sama mengawasi etika anggota DPR di mana pun berada,” pungkas Adang.
Reporter : SW
Editor : Edi Susanto
Cegah Pemalsuan Nopol Khusus, Bupati Kediri Mas Dhito Dukung Penguatan Peran MKD DPR RI
