Tulungagung, Klik DAERAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp22,16 miliar pada 2026. Dari total anggaran tersebut, sektor kesehatan mendapat porsi terbesar, mencapai Rp12,125 miliar, Senin (28/9/2026).
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, Catur Hermono, mengatakan DBHCHT tahun ini disalurkan kepada 11 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung berbagai program sesuai ketentuan pemanfaatannya.
“Perangkat daerah pengampu DBHCHT kami dorong untuk segera mengoptimalkan penyerapan anggaran dan kegiatan. Diharapkan pada akhir tahun anggaran dapat terserap mendekati 100 persen dan memberikan manfaat untuk masyarakat banyak,” ujar Catur, Senin (28/9/2026).
Dinas Kesehatan menjadi penerima alokasi terbesar, yakni Rp12,125 miliar atau lebih dari separuh total DBHCHT. Berikutnya, Dinas Pertanian memperoleh sekitar Rp2,57 miliar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp2,442 miliar, serta Dinas Sosial Rp2 miliar.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapat alokasi Rp1,5 miliar. Satpol PP Rp600 juta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp375 juta, Bagian Perekonomian Rp250 juta, RSUD dr. Iskak Rp102,036 juta, RSUD dr. Karneni Rp97,419 juta, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Rp100 juta.
Catur menjelaskan, pemanfaatan DBHCHT tidak hanya difokuskan pada sektor kesehatan. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, pengembangan sektor pertanian tembakau, pembinaan industri dan bahan baku tembakau, serta pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Pemkab Tulungagung kini mendorong seluruh OPD pengampu mempercepat pelaksanaan program agar anggaran dapat terserap secara optimal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Menurut Catur, realisasi DBHCHT pada semester pertama umumnya belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah pencairan anggaran yang mulai dilakukan sekitar Maret, ditambah tahapan pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD yang berbeda.
Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, serapan DBHCHT pada semester pertama berada di kisaran 20 persen. Realisasi kemudian meningkat pada semester kedua hingga sekitar 90 persen.
Karena itu, Bagian Perekonomian dan SDA terus melakukan koordinasi dengan seluruh OPD pengampu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal dan tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
“Yang terpenting bukan hanya mengejar angka serapan, tetapi memastikan program yang dilaksanakan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
