Tulungagung, Klik DAERAH – Menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap parcel lebaran di sejumlah toko, ritel, dan supermarket, Kamis (13/3/2025).
Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah melindungi masyarakat dari risiko pangan tidak aman. Masyarakat diimbau lebih teliti saat membeli parcel, sementara pelaku usaha diminta patuh pada aturan demi menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Sidak dilakukan di tiga lokasi berbeda. Sidak yang ini bertujuan memastikan produk pangan dalam parcel aman dan layak dikonsumsi masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Ana Sapti Saripah, yang memimpin langsung kegiatan tersebut, menegaskan bahwa keamanan pangan dalam parcel lebaran menjadi prioritas, mengingat tingginya minat masyarakat dalam membeli dan memberikan parcel sebagai bentuk silaturahmi di hari raya.
“Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap tahun untuk mengantisipasi adanya produk-produk yang membahayakan konsumen, seperti makanan kadaluarsa, tanpa izin edar, atau dengan kemasan yang rusak. Ini adalah bentuk perlindungan kami kepada masyarakat agar tetap aman dan nyaman dalam merayakan lebaran,” ujar Ana Sapti Saripah saat diwawancarai di lokasi sidak.
Dalam sidak kali ini, petugas masih menemukan 4 produk pangan kemasan tanpa Nomor Izin Edar (NIE), 5 produk pangan dalam kondisi kadaluarsa (expired), 6 produk dengan kemasan rusak, penyok, atau kaleng berkarat, dan 8 produk yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan pangan olahan.
Meski demikian, Dinas Kesehatan memastikan tidak ditemukan adanya minuman beralkohol ataupun pangan yang mengandung unsur babi dalam parcel yang diperiksa.
Dirinya menambahkan, temuan-temuan ini segera ditindaklanjuti dengan pemberian pembinaan langsung kepada pengelola toko, ritel, maupun supermarket yang menjadi lokasi sidak. Para pelaku usaha diingatkan untuk mematuhi regulasi yang ada, terutama Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.
“Selain pembinaan di tempat, kami juga akan terus memantau perbaikan yang dilakukan oleh pihak toko dan ritel. Mereka wajib menarik produk yang tidak memenuhi standar, agar tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen,” tegasnya.
Ana Sapti Saripah juga mengimbau masyarakat untuk selalu selektif saat membeli parcel lebaran. Menurutnya, prinsip Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) wajib diterapkan agar konsumen tidak tertipu oleh tampilan parcel yang menarik namun ternyata berisiko bagi kesehatan.
“Parcel itu seringkali dikemas sedemikian rupa sehingga tampak menarik, tapi kita tetap harus teliti. Pastikan semua produk di dalamnya masih layak konsumsi, izin edarnya jelas, dan kemasan produknya dalam kondisi baik,” ujarnya.
Menurut data BPOM, pangan olahan yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan dapat berisiko menimbulkan penyakit bawaan pangan (foodborne diseases), seperti keracunan makanan akibat cemaran mikroba atau bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting.
Dalam peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, keamanan pangan menjadi hak konsumen yang dijamin oleh negara. Setiap pelaku usaha wajib memastikan produknya aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, tergantung tingkat pelanggaran yang ditemukan.
“Kami semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan pangan di Tulungagung, apalagi menjelang hari besar seperti Idulfitri ini,” pungkas Ana Sapti Saripah.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
