Tulungagung, Klik DAERAH – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung justru mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk Pokok Pikiran (Pokir) dewan.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Ia menilai Pokir merupakan wadah penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur.
“DPRD memiliki tanggung jawab menjamin aspirasi masyarakat. Banyak keluhan masyarakat terkait jalan rusak dan infrastruktur lain yang belum memadai. Semua itu kami akomodasi dalam bentuk Pokir,” jelas Marsono.
Saat ditanya apakah usulan penambahan Pokir bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran, Marsono menegaskan bahwa efisiensi tidak selalu berarti pengurangan anggaran. Menurutnya, efisiensi lebih kepada penentuan prioritas program yang mendesak untuk segera direalisasikan.
“Efisiensi bukan berarti memangkas anggaran, melainkan menata skala prioritas. Misalnya, menggabungkan sekolah yang kekurangan siswa merupakan bentuk efisiensi,” paparnya.
Terkait besaran tambahan anggaran Pokir, Marsono menyatakan tidak ada angka pasti yang dipatok. Penyesuaian tetap mengacu pada kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.
“Pokir itu lebih menekankan pada program, bukan nominal anggaran. Yang terpenting, program-program tersebut tidak bertentangan dengan visi dan misi pemerintah daerah,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, membenarkan bahwa usulan tambahan Pokir telah masuk dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD, khususnya dalam agenda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tambahan Pokir sudah dibahas di Banggar, tapi angkanya belum final. Nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal Pemkab dan dibagikan secara proporsional,” ungkap Galih.
Dengan langkah ini, diharapkan program-program aspiratif yang diusung DPRD tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
