Tulungagung, Klik DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan dan menekan angka putus sekolah, seiring peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Jumat (2/5/2025).
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, berdasarkan data Pemkab, mayoritas masyarakat Tulungagung hanya berpendidikan hingga tingkat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama).
“Ke depan, kita harus bahu membahu untuk memajukan pendidikan di Tulungagung. Ini adalah tugas kita bersama,” ujarnya usai memimpin upacara peringatan Hardiknas.
Ia juga menyinggung penerapan program wajib belajar 13 tahun yang akan dimulai pada 2025. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya sistematis untuk menekan angka putus sekolah di daerah.
Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Puspita Rahadi, menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat lebih dari 2.000 anak usia sekolah di wilayahnya yang tercatat tidak melanjutkan pendidikan.
“Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak ini putus sekolah, mulai dari kendala ekonomi hingga kekerasan di lingkungan pendidikan. Namun, faktor dominan adalah keinginan anak untuk bekerja dan menghasilkan uang,” jelas Puspita.
Ia juga menyoroti persoalan kekerasan di lingkungan sekolah, seperti perundungan dan kekerasan seksual. Dalam kasus-kasus seperti ini, Dinas Pendidikan akan memberikan pendampingan psikologis bagi para korban.
Untuk menekan angka putus sekolah, pendekatan personal kepada anak dan keluarganya akan diperkuat. Di samping itu, kualitas tenaga pengajar juga menjadi fokus perhatian.
Puspita mengakui banyak guru di Tulungagung yang sudah berusia lanjut. Meski begitu, mereka tetap mampu menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan terbaru.
“Mereka sudah menggunakan Kurikulum Merdeka,” katanya.
Sebagai upaya peningkatan kapasitas guru, Pemkab Tulungagung juga mendorong partisipasi dalam Program Guru Penggerak. Program ini bahkan menjadi salah satu syarat bagi guru yang ingin menjadi kepala sekolah.
“Sampai saat ini, sekitar 80 persen guru di Tulungagung sudah mengikuti Program Guru Penggerak,” jelasnya.
Saat ini, jumlah guru berstatus ASN di Kabupaten Tulungagung tercatat sekitar 9.000 orang.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi susanto
