Tulungagung, Klik DAERAH – Belasan perwakilan tenaga honorer kategori R1, R2, dan R3 mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Senin (11/8/2025). Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan status pasca terbitnya Kebijakan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025.
Perwakilan honorer lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Adhi Dwi Prayitno, mengatakan kebijakan tersebut menetapkan honorer R1, R2, dan R3 sebagai prioritas utama dalam skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Skema ini menjadi jalur transisi bagi tenaga honorer non-ASN untuk memperoleh status dan Nomor Induk PPPK sementara, sebelum diangkat menjadi formasi penuh.
“Semua awalnya paruh waktu, akhirnya nanti bisa penuh. Kami ke sini mengawal agar kebijakan ini berjalan maksimal,” ujar Adhi.
Ia menambahkan, di Tulungagung terdapat sekitar 3.000 tenaga honorer. Pihaknya meminta BKPSDM memastikan seluruh honorer tersebut dapat terakomodasi.
“Keuntungannya kita punya NIP, tapi untuk gaji masih belum mengarah ke sana,” ujarnya.
Berdasarkan kebijakan Menpan-RB, batas akhir pengusulan formasi PPPK Paruh Waktu oleh instansi pemerintah adalah 20 Agustus 2025. Usulan yang masuk setelah tanggal tersebut tidak akan diproses dan dianggap instansi tidak memerlukan tambahan tenaga PPPK Paruh Waktu.
Kepala BKPSDM Tulungagung melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Kesit Rinanto, menyebut kriteria yang bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu adalah mereka yang sudah mengikuti seluruh seleksi PPPK sebelumnya.
“Dari data kami, ada 5.464 tenaga honorer yang sudah mengikuti proses seleksi. Usulan dilakukan secara paralel sesuai arahan Kemenpan-RB melalui aplikasi SI ASN BKN dan ditargetkan selesai tahun ini,” jelas Kesit.
Ia menambahkan, proses pemberkasan memanfaatkan data yang sudah tersimpan di BKPSDM melalui pendaftaran seleksi sebelumnya.
“Kami hanya memvalidasi data tersebut. Terbanyak berasal dari formasi guru dan tenaga teknis,” pungkasnya.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
Honorer Tulungagung Gerudug Kantor BKPSDM, Mereka Desak Kejelasan Status
