INAHAFF 2026 Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan, BPJS Kesehatan Gandeng Lintas Sektor

oleh

Tulungagung, Klik DAERAH – BPJS Kesehatan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026, BPJS Kesehatan mendorong kolaborasi lintas sektor guna menjaga integritas pelayanan kesehatan dan keberlanjutan program JKN, Rabu (18/11/2026).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Fitriyah Kusumawati, menyambut baik penguatan ekosistem anti-kecurangan melalui INAHAFF 2026.

Menurutnya, komitmen menjaga integritas Program JKN harus diwujudkan melalui peningkatan pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, serta sinergi seluruh pihak, termasuk fasilitas kesehatan dan masyarakat.

Ia menegaskan, pencegahan kecurangan merupakan tanggung jawab bersama agar pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dapat berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN dapat terus terjaga.

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi regulator, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi profesi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat strategi pencegahan dan penanganan kecurangan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan tata kelola, serta pengembangan sistem pengawasan dan deteksi.

Menurutnya, kecurangan dalam pelayanan kesehatan bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu pelayanan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

“Pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga 1 November 2026, kepesertaan JKN telah mencapai sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut menuntut penguatan pengawasan agar penyelenggaraan program tetap transparan, efektif, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Selain itu, penguatan dilakukan melalui penerapan indikator kinerja, peningkatan kompetensi verifikator, serta pengembangan sistem monitoring dan pelaporan anti-kecurangan.

BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi, pengembangan kompetensi, pertukaran pengetahuan, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas lintas sektor.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menegaskan bahwa pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.

Diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan adaptif.

“Penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan menjadi tembok pencegahan yang harus dibangun bersama,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, turut menekankan pentingnya memperkuat ketahanan sistem JKN dari berbagai potensi penyalahgunaan.

Ia mendorong pembenahan tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan terhadap pelapor, serta penguatan regulasi agar memiliki landasan hukum yang lebih kokoh.

Dalam rangkaian INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada tokoh, tim pencegahan kecurangan, dan pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan.

Sejumlah penerima penghargaan di antaranya Provinsi Bali sebagai Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik sekaligus Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik. Sementara itu, Kabupaten Purbalingga meraih peringkat pertama kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Kabupaten/Kota Terbaik.

Melalui INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan semakin kuat sehingga tercipta ekosistem pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan demi menjaga keberlanjutan Program JKN.

Reporter : Agus Dmt
Editor      : Edi Susanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.