Kediri, Klik DAERAH – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mendukung digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kediri lebih tepat sasaran sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, Selasa (13/10/2026).
Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, masyarakat dari berbagai latar belakang didorong menjadi agen Perlinsos. Sebelum menjalankan peran tersebut, calon agen diharapkan melakukan aktivasi IKD sebagai bagian dari upaya mendukung pendataan sosial secara digital.
“Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak,” kata Mas Dhito, Senin (12/10).
Mas Dhito berharap digitalisasi data Perlinsos mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Warga yang secara ekonomi tergolong miskin, tetapi belum menerima bansos, nantinya dapat diusulkan melalui agen Perlinsos untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, ia menekankan jajarannya agar mempercepat aktivasi IKD, terutama bagi masyarakat yang akan terlibat sebagai agen Perlinsos.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kediri, Wirawan, mengatakan pihaknya mengoptimalkan 28 titik pelayanan administrasi kependudukan untuk memperluas akses aktivasi IKD.
Selain itu, pelayanan jemput bola juga dilakukan dengan mendatangi desa-desa.
Pada September 2026, Disdukcapil Kabupaten Kediri telah menyambangi 20 desa di Kecamatan Mojo dan melayani aktivasi IKD bagi lebih dari 4.000 warga. Program tersebut berlanjut pada Oktober dengan menyasar desa-desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates.
“Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini, kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD,” ungkap Wirawan.
Selain mengoptimalkan pelayanan di kantor dan melalui jemput bola, Disdukcapil juga berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Pada 2 dan 5 Oktober 2026, Disdukcapil bersama Dinas Sosial dan Polres Kediri menggelar pelayanan aktivasi IKD sekaligus pendaftaran agen Perlinsos. Kegiatan kolaboratif itu berhasil menjaring 388 anggota Polres Kediri sebagai agen Perlinsos.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengusulkan warga yang dinilai membutuhkan bantuan sosial.
Agen Perlinsos dapat berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa melalui RT/RW, hingga masyarakat umum.
Dari kebutuhan sebanyak 3.725 agen Perlinsos di Kabupaten Kediri, hingga saat ini sudah terdaftar 3.637 orang. Dengan demikian, masih diperlukan 88 agen untuk memenuhi target tersebut.
“Sasaran agen Perlinsos ini selain melakukan digitalisasi data Perlinsos bagi KPM bansos, tetapi juga mereka kelompok rentan maupun warga yang dirasa memang memerlukan bansos,” beber Subur Widono.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Kediri, dari total 615.926 kepala keluarga (KK), sebanyak 122.393 KK tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun, dari jumlah tersebut, baru 20.538 KK yang terdaftar atau terekam dalam data Perlinsos. Artinya, masih terdapat 101.855 KK yang perlu dituntaskan proses digitalisasi datanya.
Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan digitalisasi data Perlinsos terhadap seluruh 122.393 KK yang telah tercatat sebagai KPM bansos dapat diselesaikan pada akhir 2026.
Percepatan aktivasi IKD, penambahan agen Perlinsos, serta kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat validitas data dan mendorong penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Reporter : SW
Editor : Edi Susanto
