Kediri, Klik DAERAH – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kediri harus dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri tidak sekadar mengejar penurunan angka dalam laporan, tetapi memastikan kasus stunting benar-benar berkurang, Senin (5/10/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Mas Dhito saat memberikan arahan terkait proyek strategis dan prioritas daerah kepada seluruh kepala dinas dan camat di Ruang Joyoboyo, Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.
Menurut Mas Dhito, berdasarkan hasil bulan timbang, prevalensi stunting di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan. Pada Desember 2025 tercatat sebesar 8,04 persen, kemudian turun menjadi 7,67 persen pada Februari 2026 dan kembali turun menjadi 7,47 persen pada Agustus 2026.
Meski persentasenya mengalami penurunan, Mas Dhito mengingatkan bahwa angka tersebut jika dikonversikan ke jumlah kasus tetap menunjukkan persoalan yang harus ditangani secara serius.
Ia meminta seluruh jajaran memastikan data yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Jangan sampai penurunan itu cuma buat nyeneng-nyenengin bupati. Kalau sampai saya tahu betul di lapangan realnya angka stunting tidak terjadi penurunan signifikan, angka pertumbuhan stunting juga tidak bisa dihentikan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung,” tegas Mas Dhito.
Selain menekan angka kasus yang sudah ada, ia meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan agar tidak muncul kasus baru atau growth stunting.
Mas Dhito juga menekankan pentingnya keterlibatan camat dalam melakukan pemantauan di wilayah masing-masing. Menurutnya, camat harus mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, bukan hanya berpedoman pada persentase yang tercantum dalam laporan.
“Camat saya minta tolong dicek di kecamatannya, berapa angka real stunting, bukan prosentasenya,” ujarnya.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat memiliki visi yang sama dalam mengawal program percepatan penurunan stunting. Data lapangan, menurutnya, harus menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi dan evaluasi program.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya terkait Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan bagi masyarakat.
Ia meminta peningkatan cakupan jaminan kesehatan diiringi dengan perbaikan kualitas pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga memperoleh pelayanan yang berkualitas.
Reporter : SW
Editor : Edi Susanto
