KLIK DAERAH, Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri tengah menyiapkan kelengkapan administrasi untuk menghibahkan lahan guna pembangunan sekolah rakyat yang ditargetkan bisa dimulai tahun 2025 ini.
Untuk pembangunan sekolah rakyat, Bupati Hanindhito Himawan Pramana telah menyediakan lahan aset milik Pemerintah Kabupaten Kediri seluas 7,6 hektar yang berlokasi di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten. Lahan itu akan digunakan untuk sekolah rakyat mulai jenjang SD, SMP dan SMA.
Adapun akses jalan untuk masuk menuju lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat ini, masih melewati lahan milik PTPN. Hal inilah yang kini tengah dalam proses kepengurusan.
“Tanahnya punyanya Pemkab kita masih proses (melengkapi) administrasi. Nanti kepemilikan dihibahkan ke sekolah rakyat,” kata Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa usai mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 Kediri, Jumat (10/10).
Kepengurusan ke PTPN tersebut karena diperlukan penentuan tapal batas lahan yang akan dijadikan sebagai akses jalan. Disisi lain, untuk pembangunan sekolah rakyat ini, selain menyiapkan lahan, Pemerintah Kabupaten Kediri juga siap untuk menyediakan fasilitas untuk air bersih, listrik termasuk pembangunan akses jalan masuk.
Untuk mengejar supaya kelengkapan adminstrasi tersebut cepat selesai, Pemerintah Kabupaten Kediri meminta bantuan Kementerian Sosial untuk bisa difasilitasi dalam kepengurusan ke PTPN.
“Targetnya pembangunan tahun ini sehingga tahun depan sudah pindah di sana (Plosoklaten),” tambah Mbak Dewi.
Mensos Syaifullah Yusuf dalam kunjungannya di SRMA 24 Kediri tersebut melakukan dialog dengan siswa termasuk orang tua. Pihaknya mengapresiasi kemajuan sekolah rakyat rintisan untuk tingkat SMA di Kabupaten Kediri tersebut.
Sekolah rakyat tersebut, nantinya akan dikembangkan untuk tiga jenjang, mulai dari SD, SMP dan SMA sehingga bisa lebih banyak menampung siswa dari kalangan tidak mampu dengan lingkungan sekolah yang berkualitas.
Pembangunan gedung sekolah rakyat tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ketika lahan yang disediakan Pemkab Kediri sudah clear and clean. Dalam hal ini, surat-surat lahan atau legalitas sudah tidak ada masalah.
“Mudah-mudahan kalau tanah di Kabupaten Kediri sudah clear and clean insyallah akan dimulai tahun ini,” ungkap Gus Ipul.(adv)
