Tulungagung, Klik DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan seluruh layanan berjalan optimal, terintegrasi, dan sesuai dengan standar pelayanan publik.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Cafetaria MPP Tulungagung, Jalan RA Kartini Nomor 7, Senin (9/11/2026), dengan melibatkan berbagai instansi yang tergabung dalam penyelenggaraan MPP.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, Trenggono Dibjoharsono, mengatakan monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam penyelenggaraan MPP.
Menurutnya, keberadaan MPP tidak sekadar menyatukan berbagai instansi pelayanan dalam satu gedung. Lebih dari itu, MPP harus mampu memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat melalui proses yang cepat, transparan, terjangkau, dan nyaman.
“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kami ingin memastikan penyelenggaraan MPP benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya dari sisi ketersediaan layanan, tetapi juga kualitas, kecepatan, dan kemudahan dalam proses pelayanan,” ujar Kadin DPMPTSP, Tranggono.
Monev tersebut melibatkan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung dan DPMPTSP sebagai narasumber. Adapun peserta terdiri atas 21 organisasi perangkat daerah (OPD), 15 instansi vertikal, serta tiga lembaga perbankan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan MPP.
Sejumlah aspek menjadi fokus evaluasi, di antaranya kualitas dan kecepatan pelayanan, keterbukaan informasi, keramahan petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, integrasi sistem informasi dan teknologi (IT), koordinasi antarinstansi, serta kecukupan sumber daya manusia (SDM) turut menjadi perhatian.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh unsur penyelenggara mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan pemerintah.
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Melalui pengukuran ini, penyelenggara dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.
Trenggono menegaskan, hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan MPP. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kompetensi SDM, serta pengembangan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sendiri merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Pemkab Tulungagung berharap MPP tidak hanya menjadi pusat integrasi berbagai jenis layanan, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
