KLIK DAERAH Kediri,– Pemerintah Kota Kediri memperketat proses verifikasi pemberian hibah Tahun Anggaran 2027 agar penyaluran anggaran tepat sasaran, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin mengatakan, seluruh calon penerima hibah perlu memahami ketentuan terbaru serta segera melengkapi persyaratan administrasi. Hal itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Ketentuan Hibah Tahun Anggaran 2027 di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, alokasi hibah yang telah tercantum dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 belum otomatis menjamin dana tersebut akan diterima atau dicairkan. Masih terdapat tahapan pembahasan bersama DPRD, penetapan APBD, hingga pemenuhan persyaratan oleh calon penerima.
” Kita tentu ingin agar dukungan yang telah direncanakan pemerintah kota dapat terus diberikan, akan tetapi pelaksanaannya juga harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Qowimuddin menegaskan, sosialisasi tersebut bukan bertujuan membatalkan hibah yang telah direncanakan. Sebaliknya, kegiatan itu menjadi upaya memastikan seluruh proses pemberian hibah berjalan sesuai aturan, mulai dari persyaratan penerima, peruntukan anggaran, evaluasi hingga pertanggungjawaban.
Ia meminta lembaga dan organisasi calon penerima segera melengkapi dokumen yang masih kurang. Apabila rencana penggunaan hibah belum sesuai ketentuan, calon penerima juga diminta melakukan penyesuaian.
Sementara itu, alokasi yang dinilai tidak memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penganggaran sesuai peraturan yang berlaku.
Wakil Wali Kota juga meminta perangkat daerah terkait melakukan penelaahan menyeluruh terhadap alokasi hibah dalam RAPBD 2027. Verifikasi mencakup legalitas lembaga, kelengkapan administrasi, kesesuaian peruntukan, serta keterkaitannya dengan sasaran pembangunan daerah.
Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menindaklanjuti hasil sosialisasi dan penelaahan sebagai bahan penyempurnaan RAPBD 2027 bersama DPRD.
Qowimuddin menekankan bahwa penggunaan dana hibah nantinya harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan rutin organisasi yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan pemberian hibah.
“Saya ingin agar proses ini dilakukan secara terbuka, objektif, dan dikomunikasikan dengan baik kepada masing-masing calon penerima hibah,” jelasnya.
Ia memastikan Pemkot Kediri tetap berkomitmen mendukung lembaga dan organisasi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, dukungan melalui anggaran hibah harus tetap memperhatikan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari, perwakilan Forkopimda dan instansi vertikal, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan lembaga penerima hibah 2026, serta calon penerima hibah 2027.
Saya juga bisa membuatkan beberapa alternatif judul yang lebih menarik dengan sudut pandang penajaman verifikasi hibah atau kepastian pencairan anggaran.(adv)







