Tulungagung, Klik DAERAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terus mempercepat transformasi pelayanan publik melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Kali ini, upaya tersebut difokuskan pada kemudahan pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sekaligus penguatan sistem layanan pengaduan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi MPP Digital dan Layanan Pengaduan bagi Puskesmas se-Kabupaten Tulungagung yang digelar pada Selasa (10/11/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi dan diikuti kepala puskesmas, puskesmas pembantu, serta tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
Dalam sambutannya, Tri Hariadi menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, efektif, dan transparan.
Menurutnya, kehadiran Mall pelayanan publik (MPP) Digital bukan sekadar inovasi berbasis aplikasi, melainkan bagian dari reformasi birokrasi untuk memangkas prosedur yang tidak diperlukan serta meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
“MPP Digital bukan sekadar aplikasi baru, tetapi merupakan langkah nyata untuk memangkas proses yang tidak perlu, memudahkan masyarakat mengakses layanan, serta membangun pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.
Secara khusus, Sekda mengimbau seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kabupaten Tulungagung agar memanfaatkan MPP Digital untuk mengurus perizinan praktik, baik pengajuan SIP baru maupun perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui layanan digital tersebut, proses pengajuan perizinan diharapkan menjadi lebih praktis dan efisien karena dapat dilakukan tanpa mengharuskan pemohon selalu datang langsung ke tempat pelayanan.
Meski menawarkan kemudahan, Sekda mengingatkan bahwa setiap tenaga kesehatan tetap harus memperhatikan kelengkapan administrasi dan mematuhi ketentuan perizinan. Sebab, SIP tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga merupakan bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan.
“SIP bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan bagian dari kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan masa berlaku izin serta mengajukan perpanjangan sebelum izin berakhir. Langkah tersebut diperlukan agar legalitas praktik tetap terjaga dan tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain itu, dukungan pimpinan rumah sakit, puskesmas, klinik, dan organisasi profesi dinilai sangat penting dalam menyosialisasikan penggunaan MPP Digital. Dengan demikian, informasi mengenai mekanisme dan persyaratan pengurusan SIP dapat tersampaikan secara merata kepada seluruh tenaga kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, Tranggono Dibjoharsono, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut memiliki dua fokus utama.
Pertama, meningkatkan pemanfaatan MPP Digital untuk pelayanan perizinan tenaga kesehatan. Kedua, memperkuat pengelolaan layanan pengaduan sebagai instrumen evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan, pengajuan SIP baru maupun perpanjangan kini telah dapat dilakukan melalui sistem digital. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan ketelitian pemohon dalam mengisi data, menyiapkan dokumen persyaratan, serta mengikuti seluruh tahapan pengajuan sesuai prosedur.
Kepala DPMPTSP juga meminta para kepala puskesmas mengambil peran aktif dalam menyampaikan informasi kepada tenaga kesehatan di lingkungan kerja masing-masing. Upaya ini penting untuk mencegah keterlambatan pengurusan izin akibat kurangnya informasi atau ketidaktahuan mengenai prosedur pelayanan.
Apabila mengalami kendala dalam proses pengajuan, tenaga kesehatan diimbau segera berkoordinasi dengan DPMPTSP agar permasalahan dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Kami berkomitmen memberikan informasi dan pendampingan sehingga pelayanan digital benar-benar memberikan kemudahan bagi penggunanya,” ungkapnya.
Di samping peningkatan pelayanan perizinan, sosialisasi tersebut juga menyoroti pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat. Kepala DPMPTSP menegaskan bahwa pengaduan tidak boleh dipandang sebatas keluhan yang harus dijawab, tetapi harus menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus memperbaiki mutu pelayanan.
Karena itu, setiap pengaduan perlu dikelola secara serius, terkoordinasi, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Respons yang tepat terhadap pengaduan dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi benar-benar diimplementasikan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
Sinergi antara DPMPTSP, Dinas Kesehatan, dan seluruh puskesmas menjadi faktor penting agar transformasi pelayanan publik dapat berjalan optimal.
Melalui optimalisasi MPP Digital, Pemkab Tulungagung berharap proses pengurusan SIP semakin mudah, kepatuhan tenaga kesehatan terhadap ketentuan perizinan semakin meningkat, serta pengelolaan pengaduan masyarakat menjadi lebih responsif.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
