Kota Kediri, Klik DAERAH – Pemerintah Kota Kediri memperketat pengawasan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026 dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Inspektorat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pelaksanaan rehabilitasi sesuai ketentuan, serta penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Pengawasan dilakukan melalui evaluasi dan peninjauan langsung ke sejumlah rumah penerima bantuan di Kelurahan Balowerti, Tempurejo, dan Banjarmlati, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Kediri, Inspektorat, serta Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
Kepala DPKP Kota Kediri, Syamsul Bahri, mengatakan peninjauan tersebut merupakan evaluasi lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan ketika progres rehabilitasi masih nol persen. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, pengerjaan rumah penerima bantuan telah mencapai sekitar 50 persen.
“Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” ujarnya.
Syamsul menjelaskan, pada 2026 Pemkot Kediri menargetkan bantuan rehabilitasi RTLH untuk 200 unit rumah. Hingga saat ini, sebanyak 190 calon penerima telah terealisasi. Sementara itu, beberapa calon penerima lainnya tidak dapat melanjutkan program karena sejumlah kondisi, di antaranya meninggal dunia dan mengundurkan diri.
Sisa alokasi bantuan tersebut akan disesuaikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), sehingga target sebanyak 200 unit rumah tetap dipertahankan.
Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp35 juta yang disalurkan dalam bentuk uang.
Dana tersebut digunakan secara mandiri oleh penerima untuk membeli material bangunan dan membiayai proses rehabilitasi rumah. Adapun waktu penyelesaian pekerjaan ditetapkan maksimal dua bulan.
Program ini menyasar rumah dengan kondisi bangunan yang membutuhkan perbaikan, meliputi bagian atap, lantai, dinding, hingga kamar mandi. Selain itu, calon penerima harus memenuhi persyaratan administrasi, antara lain rumah berstatus milik sendiri dan masuk dalam kategori desil 1 hingga 4.
Untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai peruntukan, DPKP juga melibatkan pendamping yang diusulkan oleh pihak kelurahan. Pendamping bertugas membantu penerima dalam proses pembelian material sekaligus mendampingi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Sementara itu, perwakilan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Bernadeta Susan, menjelaskan bahwa keterlibatan Kejaksaan merupakan bagian dari pengawalan proyek strategis daerah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota.
Menurutnya, pengawalan tersebut bertujuan memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku. Salah satu perhatian utama adalah memastikan bantuan sebesar Rp35 juta benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah penerima manfaat.
“Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalahgunakan untuk kepentingan lain,” ungkap Susan.
Ia menambahkan, Tim PPS melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik rumah, kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta memastikan dana bantuan telah diterima dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Hasil evaluasi tersebut juga menjadi bahan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program selanjutnya.
Manfaat program tersebut dirasakan langsung oleh Anwar, salah satu penerima bantuan asal Kelurahan Banjarmlati yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit. Ia mengaku bersyukur mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp35 juta.
Menurut Anwar, bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki bagian atap rumah yang kerap mengalami kebocoran ketika musim hujan. Apabila masih terdapat sisa anggaran, ia berencana menggunakannya untuk memperbaiki kamar mandi.
“Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” katanya.
Melalui program rehabilitasi RTLH ini, Pemkot Kediri berharap masyarakat berpenghasilan rendah dapat menempati hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Pelibatan Kejaksaan dan Inspektorat dalam pengawasan juga menjadi upaya memperkuat transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran, sehingga bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, (Adv).
Reporter : FL
Editor : Edi Susanto
