Kediri, Klik DAERAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan setelah berhasil mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen, Jumat, (6/11/2026.
Berdasarkan data 2026, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 9,58 persen atau sebanyak 154.251 jiwa. Capaian tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah untuk mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2027.
Angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2025 yang mencapai 9,81 persen atau sebanyak 157.470 jiwa. Penurunan ini dinilai sebagai hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kediri.
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengatakan, keberhasilan menjaga angka kemiskinan tetap satu digit merupakan capaian yang harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Menurutnya, diperlukan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan lebih optimal.
“Tentu ini harus kita pertahankan dan tingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak,” kata Dewi saat menutup Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Tegowangi, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri.
Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemkab Kediri memperkenalkan strategi Nawa Pratistha atau Sembilan Jalan Kebangkitan. Strategi tersebut mencakup pembangunan rumah data terpadu, optimalisasi jaring pengaman sosial, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan akses pendidikan, pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan kesehatan, serta optimalisasi kawasan hijau untuk mendukung kemandirian pangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin menjelaskan, komitmen penanggulangan kemiskinan juga diwujudkan melalui dukungan anggaran. Pada 2025, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran sebesar Rp510,14 miliar untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan.
Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar diarahkan pada sektor pendidikan sebesar 48,51 persen dan sektor kesehatan sebesar 31,63 persen.
Menurut Solikin, besarnya alokasi anggaran pada kedua sektor tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
“Besarnya alokasi pada dua sektor tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui berbagai strategi dan dukungan anggaran tersebut, Pemkab Kediri berharap penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut. Pemerintah daerah juga menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2027 melalui program yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, (Adv).
Reporter : SW
Editor : Edi Susanto
