Kediri, Klik DAERAH – Pemerintah Kabupaten Kediri bergerak proaktif menangani persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif. Hingga Februari 2026, sebanyak 2.253 warga berhasil diaktifkan kembali melalui layanan reaktivasi mandiri daerah maupun bantuan pemerintah pusat, Senin (2/6/2026).
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat, khususnya yang masuk kategori desil kesejahteraan tertentu, tetap memperoleh hak layanan kesehatan tanpa terkendala administrasi.
Menurut Dewi, pemerintah daerah mencermati banyak keluhan masyarakat terkait status kepesertaan BPJS yang tiba-tiba tidak aktif. Karena itu, melalui Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Pemkab Kediri membuka layanan reaktivasi agar masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan.
“Kami mencermati persoalan kepesertaan BPJS yang tidak aktif. Melalui Dinas Sosial, pemerintah membuka layanan reaktivasi agar masyarakat yang membutuhkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan baik,” ujar Dewi saat menghadiri penyerahan bantuan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, Minggu (1/3/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat 47.639 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Kediri yang berstatus nonaktif. Mayoritas disebabkan perubahan klasifikasi data kesejahteraan menjadi desil 6. Pemerintah daerah memastikan proses pembaruan data dan reaktivasi akan terus dilakukan secara bertahap.
“Kondisi ini akan terus kami perbarui dan kawal agar masyarakat tetap terlindungi,” tegas Dewi yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Kediri juga meningkatkan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Plosoklaten. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang ditujukan bagi masyarakat prasejahtera.
Saat ini, progres pembangunan fisik sekolah telah mencapai 10,89 persen. Pemerintah daerah menargetkan proyek selesai tepat waktu agar siswa yang sementara belajar di Balai Pengembangan Kompetensi ASN dapat segera menempati fasilitas permanen yang lebih layak.
“Kami bersyukur Kabupaten Kediri menjadi salah satu lokasi pembangunan sekolah ini, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.
Pemkab Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan sosial melalui jaminan kesehatan serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayahnya.
Reporter : SW
Editor : Edi Susanto
Pemkab Kediri Reaktivasi 2.253 Peserta BPJS Nonaktif, Pastikan Warga Tetap Akses Layanan Kesehatan
