Tulungagung, Klik DAERAH — DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan 12 rekomendasi dan catatan strategis sebagai bahan evaluasi sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Perubahan 2026.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan, rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki arah kebijakan fiskal dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu perhatian DPRD adalah sektor infrastruktur. Banggar menyoroti pemangkasan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp29,9 miliar, dari alokasi sebelumnya menjadi Rp311,2 miliar.
DPRD meminta Pemkab memberikan penjelasan secara terbuka terkait perubahan tersebut. Anggota Banggar DPRD Tulungagung Sofyan Heryanto juga meminta rincian kalkulasi riil pemenuhan mandatory spending alokasi infrastruktur sebesar 40 persen sesuai ketentuan.
Selain itu, Dinas PUPR diminta segera menuntaskan proses tender Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang telah masuk dalam APBD murni namun masih dalam tahap lelang.
“Pokir yang sudah masuk dan menjadi bagian dari APBD harus segera direalisasikan. Jangan sampai aspirasi masyarakat yang sudah melalui proses penganggaran justru tertahan terlalu lama,” ujar Sofyan.
DPRD juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan diminta diperkuat, termasuk memastikan standardisasi teknis unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan BKPSDM didorong mempercepat pengisian jabatan kepala sekolah definitif. DPRD juga meminta adanya bimbingan teknis tata kelola keuangan bagi bendahara sekolah serta pelatihan manajemen bagi kepala sekolah baru.
Untuk pelayanan administrasi kependudukan, DPRD meminta Dukcapil melakukan peremajaan peralatan pencetak dokumen adminduk yang telah digunakan sejak 2012.
Di sektor kesehatan, Pemkab dan Dinas Kesehatan diminta memastikan anggaran Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp8,21 miliar dalam APBD Perubahan 2026 dapat meningkatkan cakupan kepesertaan hingga di atas 90 persen.
Banggar juga menyoroti fenomena yang disebut sebagai “trauma birokrasi”, yakni kekhawatiran aparatur dalam mengeksekusi anggaran. Pemerintah daerah diminta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum kepada ASN agar kondisi tersebut tidak menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, penyusunan Perubahan APBD 2026 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini telah diselaraskan dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi, sebagai upaya perwujudan pencapaian pembangunan Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2026,” katanya.
Ahmad menyebut terdapat delapan fokus pembangunan daerah, antara lain perluasan kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi sektor unggulan, penyediaan infrastruktur berkualitas, peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, hilirisasi sumber daya alam lokal, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan tata pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
Dalam postur APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah turun Rp23,94 miliar, dari Rp3,015 triliun menjadi Rp2,991 triliun. Sementara belanja daerah meningkat Rp234,94 miliar, dari Rp3,233 triliun menjadi Rp3,468 triliun.
Selisih pendapatan dan belanja tersebut ditutup melalui pembiayaan netto. Penerimaan pembiayaan bertambah Rp258,88 miliar sehingga setelah perubahan mencapai Rp477,64 miliar.
Dengan disepakatinya Ranperda Perubahan APBD 2026, Pemkab Tulungagung selanjutnya diminta memastikan program yang telah masuk dalam perubahan anggaran dapat segera direalisasikan. Sementara rekomendasi Banggar menjadi bagian penting dalam pengawasan pelaksanaan APBD hingga akhir tahun anggaran.
Reporter : Joko Pramono
Editor : Edi Susanto
